Tingkat Kesejahteraan di berbagai Daerah

·         DKI Jakarta

TINGKAT KEMISKINAN DI DKI JAKARTA MARET 2013

1.    Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2013

Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di DKI Jakarta mencapai 354,19 ribu orang (3,55 persen), berkurang sebesar 9,01 ribu orang (0,14 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang sebesar 363,20 ribu orang (3,69 persen). Jika dibandingkan dengan bulan September 2012, penduduk miskin berkurang sebesar 12,6 ribu orang (0,15 persen).

Pengangguran

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 tercatat 5,16 juta orang, berkurang sekitar 119,28 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2012 sebesar 5,28 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2013 sebesar 4,65 juta orang, berkurang sekitar 65,94 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2012 sebesar 4,72 juta orang.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2013 sebesar 9,94 persen, mengalami penurunan 0,78 poin dibandingkan keadaan Februari 2012 (10,72 persen). Namun demikian secara absolut jumlah pencari kerja mengalami penurunan sebesar 53,34 ribu orang, dari 566,51 ribu orang pada Februari 2012 menjadi 513,17 ribu orang pada Februari 2013

                                                          

·         Jawa Barat

kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan September 2013 sebesar 4.382.648 orang (9,61persen). Dibandingkan dengan bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen), jumlah penduduk miskin bulan September 2013 mengalami kenaikan sebesar 85.610 orang (0,09 persen).

Garis kemiskinan Jawa Barat bulan September 2013 sebesar Rp. 276.825,- atau mengalami peningkatan sebesar 9,64 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan Maret 2013 (Rp.252.496,-).

pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat pada bulan Agustus 2012 adalah 20.150.094 orang, terjadi peningkatan dibandingkan dengan keadaan pada bulan Agustus 2011 yang pada saat itu angkatan kerja berjumlah19.356.624 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pun naik dari 62,27 persen pada Agustus 2011 menjadi 63,78 persen pada Agustus 2012.

Pada Agustus 2011 penganggur di Jawa Barat mencapai1.901.843 orang, sedangkan pada bulan Agustus 2012 tercatat penganggur sebanyak 1.828.986orang. Dengan demikian,dalam waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 72.857 orang. Dibandingkan dengan Agustus 2011 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,75 persen yaitu dari 9,83 persen menjadi 9,08 persen.

·         Jawa Timur

Kemiskinan

penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 6.022.590 jiwa (16,68%) dan data PPLS08 hasil verifikasi 30 Oktober 2009 jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 3.079.822 Rumah Tangga Miskin (RTM) by name by address tersebar di 8.505 desa/kelurahan, 662 kecamatan dan 38 kabupaten/kota.

Rumah tangga miskin tersebut terbagi ke dalam strata sangat miskin sebanyak 493.004 (16%), miskin 1.256.122 (41%) dan hampir miskin 1.330.696 (43%). Penurunan kemiskinan nasional dari bulan Maret 2011 (12,49%) ke September 2011 (12,36%) atau turun sebanyak 130 ribu orang. Penurunan kemiskinan pada periode yang sama di Jawa Timur bulan Maret 2011 (14,23%) ke bulan September 2011 (13,85%) atau turun sebanyak 128,9 ribu orang.Dengan demikian Jawa Timur telah memberikan kontribusi penurunan kemiskinan nasional sebanyak 99,15%. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari kontribusi dan kerjasama semua pihak baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kalangan swasta,lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan unsur lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.

pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 4,00 persen, menurun dibanding TPT Agustus 2012 (4,12 persen) dan TPT Februari 2012 (4,14 persen). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095 juta orang, bertambah sekitar 0,194 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 19,901 juta orang, dan juga lebih tinggi 0,264 juta orang dibanding Februari 2012 sebesar 19,831 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah sekitar 0,209 juta orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta. BPS juga menyimpulkan bahwa keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari (Triwulan I) tahun 2013 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan keadaan Agustus 2012. Hal ini terihat dari peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.

·         Jogjakarta

Kemiskinan

Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2013 mengalami kenaikan sekitar 4,94 persen dibandingkan September 2012. Bila dibandingkan Maret 2012 maka dalam kurun waktu satu tahun terjadi kenaikan 8,95 persen.Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2013 sebesar 15,43 persen turun sebesar 0,45 poin dibandingkan September 2012 atau jika dibandingkan Maret 2012 maka dalam kurun waktu satu tahun terjadi penurunan 0,62 poin.

Presentase Kemiskinan

Kota	Desa	Desa + Kota
13,73%	17,62%	15,03%

Pengangguran

Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, jumlah penganggur mencapai 17.481 orang atau turun dari 2011 yang mencapai 18.241 orang.

jumlah pengangguran tersebut terbanyak lulusan SMA/SMK sebanyak 8.949 orang. Disusul lulusan SMP 3.794 orang, lulusan Sarjana 2.973 orang dan lulusan SD 1.765 orang.

Ketimpangan di berbagai bidang

Pendidikan : Ketimpangan antara guru swasta dan guru negeri meliputi status kepegawaian pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil serta tunjangan insentif Peraturan Pemerintah Nomor Tahun selama ini belum mengakomodasi kebutuhan guru honorer yang menuntut kesempatan menjadi pegawai negeri Guru sekolah swasta membutuhkan.

·         Jawa Tengah

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2012 mencapai 4,977 juta orang (15,34 persen), berkurang 130 ribu orang (0,42 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 5,107 juta orang (15,76 persen)

Selama periode Maret 2011 – Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 91,4 ribu orang (dari 2,093 juta orang pada Maret 2011 menjadi 2,001 juta orang pada Maret 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 38,6 ribu orang (dari 3,015 juta orang pada Maret 2011 menjadi 2,976 juta orang pada Maret 2012)..

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 14,12 persen menurun menjadi 13,49 persen pada Maret 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan yaitu dari 17,14 persen pada Maret 2011 menjadi 16,89 persen pada Maret 2012.

Garis Kemiskinan di Jawa Tengah kondisi Maret 2012 sebesar Rp. 222.327,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan Garis Kemiskinan Maret 2012 sebesar Rp. 234.799,- per kapita per bulan atau naik 5,56 persen dari kondisi Maret 2011 (Rp. 222.430,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 6,54 persen menjadi sebesar Rp. 211.823,- per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2011 yaitu sebesar Rp. 198.814,- per kapita per bulan.

Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah Februari 2013 mencapai 16,91 juta orang, berkurang sekitar 186 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 17,09 juta orang dan berkurang 213 ribu juta orang jika dibanding Februari 2012 yang sebesar 17,12 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan Februari 2012 juga mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,88 persen.

Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2013, sebanyak 11,44 juta orang (71,66 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu mencapai 948 ribu orang (5,93 persen).

Jenjang pendidikan SD ke bawah pada Februari 2013 masih tetap mendominasi penduduk yang bekerja di Jawa Tengah yaitu sekitar 8,86 juta orang (55,50 persen) dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 2,90 juta orang (18,13 persen).

·         SUMATERA UTARA (MEDAN)

Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Sumut, wilayah Sumut mencatatkan pertumbuhan jumlah angka kemiskinan sebesar 51.600 jiwa di bulan september 2013 atau bertambah hampir 4 persen dari Maret 2013 ke september 2013.

Presentase Kemiskinan

Kota	Desa	Desa + Kota
10,45%	10,33%	10,39%

Pengangguran

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) pada 2013 membawa pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di daerah ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat, jumlah pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 380.000 orang pada Agustus 2012 menjadi 412.000 orang pada Agustus 2013 atau bertambah sebanyak 32.000 orang.

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2013 mencapai 6,31 juta orang atau bertambah sekitar 180 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2012, yaitu sebesar 6,13 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Utara pada Agustus 2013 mencapai 5,90 juta orang atau bertambah sekitar 148 ribu orang bila dibanding keadaan pada Agustus 2012 sebesar 5,75 juta orang.

Ketimpangan di berbagai bidang

kurangya pemerataan guru itu menyebabkan kualitas pendidikan di Tanah Air juga ikut kurang merata. Padahal peranan guru tersebut sangat penting untuk menjelaskan materi pengajaran, termasuk dalam merealisasikan tujuan kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keberadaan guru yang kurang merata itu umumnya terjadi di daerah-daerah sehingga mengurangi kualitas pendidikan di luar wilayah perkotaan tersebut. Menurut Marzuki, Kondisi itu disebabkan banyaknya kalangan guru yang tidak memiliki kesiapan mental untuk memberikan pengabdian di daerah.

Padahal, ketika akan diangkat menjadi PNS, calon guru tersebut menandatangani surat komitmen yang berisi kesiapan untuk ditempatkan di daerah mana pun dalam wilayah nusantara. “Namun, ketika sudah lulus, mereka banyak mengurus persyaratan supaya bisa pindah. Mereka tidak siap di daerah,” katanya.

·         RIAU

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Riau Maret 2013 sebesar 469,28 ribu jiwa (7,72%). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2012 yang berjumlah 483,07 ribu jiwa (8,22%), penduduk miskin di riau mengalami penurunan sebanyak 13,79 ribu jiwa.

Presentase Kemiskinan

Kota	Desa	Desa + Kota
6.68%	9.55%	8.42%

Pengangguran

Tingkat pengangguran di Riau Februari 2013 ini mulai membaik. Dibandingkan Februari 2012 lalu, tingkat pengangguran terbuka Februari ini sebesar 4,13 persen. Angka lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 5,17 persen. Dari sisi jumlah, Februari 2013 ini pengangguran mencapai 116.410 orang.

Ketimpangan di berbagai bidang

Ketimpangan dalam pemerataan pembangunan menjadi pemicu adanya keinginan pemekaran kabupaten di Provinsi Riau, seperti di Rokan Hulu dan Bengkalis.

Menanggapi keinginan pemekaran wilayah di sejumlah kabupaten di Riau. Wacara pemekaran daerah kembali mengemuka untuk pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam memisahkan diri dari Rokan Hulu, dan pembentukan Kabupaten Mandau lepas dari Bengkalis

·         Nusa Tenggara TImur

Jumlah Penduduk Miskin September 2013 mencapai 1.009,15 Ribu Orang (20,24 Persen)

·         Persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan September 2013 sebesar 20,24 persen turun sebesar 0,17 persen dari 20,41 persen pada September 2012. Walaupun turun, tetapi secara absolut naik sebesar 8,86 ribu orang dari 1.000,29 ribu orang menjadi 1.009,15 orang pada periode yang sama.

·         Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2012 – September 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 2,11 persen sementara daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,28.

·         Garis Kemiskinan naik sebesar 12,84 persen, yaitu dari Rp 222.507,- per kapita per bulan pada September 2012 menjadi Rp 251.080,- per kapita per bulan pada September 2013.

·         Peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2012 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 79,16 persen, dan sebesar 79,17 persen pada September 2013.

·         Pada periode September 2012 - September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Sementara itu, Indeks Keparahan (P2) juga mengalami sedikit penurunan pada periode yang sama. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,466 pada September 2012 menjadi 3,035 pada September 2013. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,901 menjadi 0,689 pada periode yang sama.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2013

Nusa Tenggara Timur terbelakang dari segi ekonomi dan pendidikan. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur memetakan kemiskinan merupakan permasalahan tertinggi (19, 58 % dari jumlah penduduk NTT – data Dinas Sosial tahun 2012) dari 7 permasalahan Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 menyusul persoalan keterpencilan, korban bencana, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan persebaran data PMKS yang diperoleh, di Provinsi NTT terdapat 657.726 Keluarga Fakir Miskin. Rantai kemiskinan memicu berbagai permasalahan sosial yang lain yang merupakan tertinggi berikutnya yaitu Korban Bencana Alam 569.604 KK, Korban Bencana Sosial 540.464 KK, Keluarga Rentan Sosial Ekonomi 465.995 KK, Keluarga Rumah Tidak Layak Huni 131.266 KK, Wanita Rawan Sosial Ekonomi 64.863 orang, Anak terlantar 55.472 orang dan Komunitas

·         ACEH

Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Aceh mencapai 17,6 persen dari lima juta jiwa penduduk di provinsi ujang barat Indonesia itu. Hingga Agustus 2013, angka kemiskinan di Aceh mencapai 17,6 persen, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Abubakar Karim di Banda Aceh.

Presentase Kemiskinan

Kota	Desa	Desa + Kota
11,55%	20,14%	17,72%

Pengangguran

Pengangguran di Aceh Meningkat 32.000 Orang.

Hermanto menyebutkan, total jumlah angkatan kerja di Aceh pada bulan Agustus 2013 mencapai 2,034 juta orang. Berkurang sekitar 87 ribu orang dibandingkan posisi Februari 2013 yang sebesar 2,122 juta orang. Namun mengalami penambahan sekitar 56 ribu orang dibandingkan Agustus 2012 yang sebesar 1,978 orang.

Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja, pada Agustus 2013 mencapai 1,825 juta orang. Berkurang sekitar 119 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari lalu yang sebesar 1,944 juta orang. Namun apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, bertambah sekitar 26 ribu orang

Ketimpangan di berbagai bidang

Pendidikan : Di Lhokseumawebanyak ditemukannya beberapa SD yang kurang tenaga gurunya juga minimnya fasilitas sanitasi serta kekurangan alat peraga di beberapa sekolah di pedalaman aceh mungkin disebabkan peningkatan dana tidak berbanding lurus dengan dinamika masyarakat. Dan jika dibandingkan dengan kota besarnya, yang sudah punya fasilitas memadai.

·         Bali

Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali selama periode 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 53,18 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) sebesar 163 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 persentase kemiskinan mencapai 3,95%. Kondisi kemiskinan di Provinsi Bali tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,86%).

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 2008-2013

Pengangguran

Perkembangan angkatan kerja Provinsi Bali dalam 5 tahun terkahir meningkat, jumlah angkatan kerja tahun 20123 (Maret) sebanyak 2.396.371 jiwa atau sekitar 2,03 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 2.350.988 jiwa penduduk bekerja dan 24.100 jiwa pengangguran terbuka. Penyebaran angkatan kerja di Bali tahun 2012 terbesar terdapat di Kota Denpasar yaitu sebanyak 429.184 orang, dan paling rendah di Kabupaten Klungkung sebanyak 100.907 jiwa.

Kemiskinan

Solusi yang menurut saya untuk mengatasi kemiskinan serta memperendah tingkat kesenjangan social adalah yaitu seharusnya pemerintah lebih memperhartikan lagi daerah daerah yang tertinggal dan peerintah juga memberikan penyuluhan dan pembelajaran bagaimana cara untuk bisa melakukan sebuah usaha mandiri, khususnya didaerah pulau jawa karna mayoritas penduduk pulau jawa itu masih beranggapan kalau hidup di Ibu kota itu serba ada yang mengakibatkan warga DKI Jakarata semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dan untuk daerah daerah semacam NTB seharusnya pemerintah memberikan bantuan berupa hewan ternak karna pada dasarnya di daerah tersebut banyak terdapat Savana yang luas sehingga memungkinkan kalau daerah tersebut cocok dijadikan tembat untuk melakukan ternak.

Pendidikan

Menurut saya pemerintah bukan hanya mengadakan wajib belajar 9 tahun namun harus sampai 12 tahun juga menambah tenaga pengajar diseluruh daerah daerah yang ada di Indonesia supaya pembelajaran yang diberikan juga berjalan lancar karna tenaga pengajar yang mencukupi dan memberikan upah yang layak untuk para tenaga pengajar tersebut sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme yang pada akhirnya dapat mewujudkan untuk Indonesia yang lebih baik lagi

   

Keadaan Ekonomi Indonesia Era Reformasi Sampai Sekarang (1989-2013)

Pemerintahan reformasi diawali pada tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya dikarenakan pemerintahan Bapak Soerhato dianggap telah banyak merugikan Negara dan banyak yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia.

Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta). Pemerintahan reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden

Susilo Bambang Yudhoyono

Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial yaitu:

a. mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

b. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

c. Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

d. Lembaga kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.

e. Program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.

f. Kebijakan impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga gabah menjadi anjlok atau turun drastis

Pada tahun 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF (International Monetary Fund). Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Pengeluaran Negara pun juga semakin membengkak dikarenakan sering terjadinya bencana alam yang menimpa negeri ini.

Pada tahun 2009 Indonesia masih mengalami tekanan krisis ekonomi yang tidak ringan. Ketidakpastian yang terkait dengan seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya resiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Kondisi ini mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada triwulan I 2009 masih mengalami tekanan berat, sementara pertumbuhan ekonomi masih dalam tren menurun akibat masalah ekspor barang dan jasa yang cukup dalam. Perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut pada gilirannya telah menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi di sektor keuangan dan sektor riil, serta beresiko menurunkan berbagai capaian positif beberapa tahun sebelumnya. Untuk mengurangi dampak krisis tersebut pemerintah dan BI mengeluarkan kebijaka-kebijakan seperti berikut :

a. Bank Indonesia menempuh kebijakan pelonggaran moneter yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan lainnya, termasuk upaya meredam volatilitas yang berlebihan di pasar valuta asing. Kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan diarahkan untuk memperkuat daya tahan industri perbankan dengan tetap melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan peran intermediasi perbankan.

b. Pemerintah dengan dukungan persetujuan DPR mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus, baik melalui insentif pajak maupun upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat daya tahan perekonomian domestik.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,79%. Peningkatan kinerja tersebut disertai dengan perbaikan kualitas pertumbuhan yang tercermin dari tingginya peran investasi dan ekspor sebagai sumber pertumbuhan, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah yang semakin membaik. Di sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus yang relatif besar dengan cadangan devisa yang meningkat dan nilai tukar rupiah yang mengalami apresiasi.

Di sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meski sempat terjadi tekanan di pasar keuangan pada semester II tahun 2011 sebagai dampak memburuknya krisis yang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat (AS). Dengan ketahanan ekonomi yang kuat dan risiko utang luar negeri yang rendah, didukung oleh kebijakan makroekonomi yang tetap pruden dan berbagai langkah kebijakan struktural yang terus ditempuh selama ini, Indonesia kembali memperoleh peningkatan peringkat menjadi Investment Grade.

Target-target perekonomian pemerintahan ini sesungguhnya dapat dilihat dalam rumusan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. pemerintahan SBY-JK merupakan pemerintahan pertama dalam sejarah Indonesia kontemporer yang memulai pelaksanaan RPJMN.

Pada tahun 2005 s/d 2007 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,6%, 5,5% dan 6,3% angka ini tentu tidak sesuai dengan target (RPJMN) yang seharusnya untuk tahun 2005 (5,5%), 2006 (6,1%) dan 2007 (6,7%) jika pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan SBY-JK mencapai 6,6 % per tahun maka pada tahun 2008 -2009 harus diupayakan minimal rata-rata 7,8% para ekonom bersepakat apabila pertumbuhan ekonomi diatas 6% saja dapat dijadikan barometer Indonesia sudah mampu melihat the light at the end of dark tunnel, keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Pemerintahan SBY-JK jika dibandingkan dengan pemerintahan Soeharto pada kinerja 32 tahun Soeharto mencapai sekitar 7% kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%.

Namun sekarang kondisi perekonomian SBY lebih baik stelah krisis moneter namun pada periode masa jabatan presiden SBY yang ke 2 ini banyak menemui masalah – masalah dalam bidang perekonomian . Di tahun 2010 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 % di banding tahun 2009. Semua sektor mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 13,5 %. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,1 % sebagian bersumber pada komponen ekspor, yakni 6,4 %. Kemudian komponen konsumsi rumah tangga 2,7 % , pembentukan modal tetap bruto 2,0 % , dan perubahan inventori 0,4 %. Dan di awal tahu 2011 kita patut bernapas lega karena menurut data dar BPS, nilai Indeks Tendensi Konsumen ( ITK ) di Jabodetabek pada triwulan I – 2011 di perkirakan sebesar 106, 49 , artinya kondisi ekonomi konsumen di perkirakan membaik. Tingkat optimisme konsumen di perkirakan akan lebih tinggi di bandingkan triwulan IV – 2010 ( nilai ITK sebesar 101,09 )

 Namun dengan demikian pemerintahan SBY diharapkan bisa meberikan keadilan bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali agar Indonesia bisa menjadi Negara yang maju dan bisa mensejahterakan bangsa Indonesia

2013-2014 tahun menentukan ekonomi Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa 2013 dan 2014 merupakan tahun penting dan menentukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia di tengah masih tidak menentunya perekonomian dunia.

"Dua tahun ini, 2013 dan 2014 dari kacamata pembangunan, utamanya pembangunan ekonomi, tahun yang penting dan menentukan. Pertama ada keperluan untuk menjaga perekonomian kita di tahun-tahun yang tidak mudah terutama oleh faktor eksternal yang akan kita hadapi,”. Perekonomian dunia menurut Presiden, masih tidak menentu, resesi ekonomi global juga masih akan dirasakan di masa mendatang. "Situasi seperti ini akan memberikan tekanan yang nyata utamanya kepada pertumbuhan ekonomi," kata presiden.

 Pada saat yang sama, perhelatan pemilihan umum juga akan diselenggarakan pada 2014. Sementara proses-proses untuk menuju pemilu akan segera dimulai, dan suhu politik juga semakin memanas.

Di satu sisi, kita harus jaga perekonomian kita, di sisi lain harus kelola politik dalam negeri karena memang ada kaitannya dengan pensukseskan pembangunan ekonomi.

Untuk itu, Presiden meminta agar rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif yang akan disusun harus benar-benar memiliki kecermatan dan tepat.

Kepala Negara menambahkan, dalam dua tahun terakhir harus memastikan agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2009-2014) juga dapat dicapai.

Sasaran Pembangunan Ekonomi Indonesia 

Pemerintah indonesia memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target ambisius yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Target – target ini mencakup :

Masyarakat yang tertib, maju, damai dan berkeadian sosial

Populasi yang kompetitif dan inovatif

Demokrasi yang adil

Perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah

Menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun tiga rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Recana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN)

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Rencana pertama adalah rencana yang paling penting scara hirarkis dan mencakup periode 2005 hingga 2025. Untuk meningkatkan efisiensi dan perencanaan, rencana jangka panjang ini dibagi menjadi empat tahap, setiap tahap berlangsung selama lima tahun. Keempat tahap itu adalah empat rencana RPJMN yang berjangka menegah dan sejajar dengan masa jabatan pemerintah. Kini RPJMN 2010 -2014 (tahap kedua dari RPJPN) sedang dijalankan oleh pemerintah SBY. Rencana MP3EI diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia. Seksi ini memberikan garis besar ketiga rencana pembangunan pemerintah tersebut yang mencakup peranan penting untuk sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta dengan pemerintah indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025)

Rencana jangka panjang pemerintah yang ambisius ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh masyarakat indonesia (pemerintah, masyarakat dan bisnis) untuk mencapai tujuan nasional yang seperti telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintah terpilih di indonesia. Rencana pembanguna jangka panjang berjalan hingga 2025 dan dibagi beberapa rencana berjangka menegah serta ditunjang oleh MP3EI.

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN 2010 – 2014)

Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2010 - 2014) adalah tahap kedua pelaksanaan rencana jangka panjang nasional (RPJPN 2005 - 2025). Rencana ini merupakan asas tunggal kementrian dan lembaga pemerintahan menyangkut perumusan rencana strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi indonesia (MP3EI)

MP3EI adalah sebuah masterplan yang diluncurkan pemerintah indonesia pada tahun 2011. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran tujuh hingga delapan persen per tahun mulai 2013. Hal itu bertujuan untuk menjadikan indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. Masterplan ini mencakup investasi senilai USD 470 miliar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerjasama pemerintah-swasta.

Prioritas Pembangunan Ekonomi Indonesia

Menghadapi tahun 2013 yang penuh tantangan dan masih adanya ketidakpastian ekonomi global, Kementerian Perindustrian masih memiliki pekerjaan besar untuk melaksanakan pembangunan industri nasional, dengan sasaran utama antara lain: pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 7,14%, penyerapan tenaga kerja sektor industri sebanyak 400 ribu orang, meningkatnya ekspor sektor industri hingga mencapai US$ 125 miliar, serta investasi PMA sebesar US$ 12 miliar dan PMDN sebesar Rp 42 Triliun.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri tahun 2013 diperlukan upaya yang maksimal dan tidak sekedar “business as usual”. Untuk itu, sejak tahun 2012Kemenperin melakukan percepatan pertumbuhan industri melalui “Akselerasi Industrialisasi 2012-2014”yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai katalis utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sasaran utama dari program tersebut adalah adanya peningkatan nilai tambah industri dalam negeri melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penguasaan pasar baik domestik maupun ekspor untuk produk-produk hasil industri dalam negeri, serta perluasan penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa agenda yang menjadi fokus kegiatan Kemenperin bersama sektor terkait lainnya tahun 2013, adalah

1. Program Revitalisasi Industri Gula

2. Program Revitalisasi Industri Pupuk

3. Program Pengembangan Low Cost and Green Car (LCGC)

4. Pengembangan Kendaraan Angkutan Umum Murah Pedesaan

5. Program Dukungan Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG)

6. Hilirisasi Industri Berbasis Bahan Tambang Mineral

7. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan tahun 2012

8. Penyusunan RUU Perindustrian, yang diharapkan pada tahun 2014 sudah dapat disahkan menjadi UU

Mengenai ASEAN Economic Community (AEC)yang akan mulai diberlakukan bulan Desember 2015, Menperin mengatakan tujuan AEC 2015 adalah untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Dalam melakukan persiapan menghadapi AEC 2015, Pemerintah telah memprioritaskan 9 (sembilan) sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN, seperti: industri berbasis agro (CPO, kakao, karet), industri produk olahan ikan, industri TPT, industri alas kaki, kulit dan barang kulit, industri furniture, industri makanan dan minuman, industri pupuk dan petrokimia, industri mesin dan peralatannya serta industri logam dasar, besi dan baja. Industri tersebut diprioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Selain itu, untuk mengamankan pasar dalam negeri terhadap masuknya produk sejenis dari negara-negara ASEAN lainnya, Kemenperin menilai perlunyaditingkatkan daya saing 7 (tujuh) sektor industri lainnya, seperti industri otomotif, industri elektronika, industri semen, industri pakaian jadi, industri alas kaki, industri makanan dan minuman, serta industri furniture.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet paripurna, Kamis 16 Januari, telah menginstruksikan dua hal penting yang menjadi prioritas ekonomi di tahun 2014.

Pertama, pentingnya menjaga stabilisasi harga, terutama pangan dan memastikan kecukupan pasokannya. Kedua, arah pembangunan nasional tetap mengedepankan upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menekan sekecil mungkin angka pengangguran. Sementara pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dan sektor riil akan terus dipercepat untuk meningkatkan daya saing nasional.

Terkait dengan memitigasi munculnya gejolak di pasar keuangan dunia, saat ini Indonesia memiliki kelengkapan kelembagaan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil terus melakukan koordinasi sekaligus simulasi atas semua kemungkinan yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Sejumlah mekanisme koordinasi yang berjalan baik seperti forum koordinasi stabilitas sistem keuangan dan komunikasi antarpimpinan lembaga negara telah memberikan andil sangat besar bagi pemantapan stabilitas ekonomi dan politik nasional. Penataan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus ditingkatkan.

Semakin baiknya koordinasi pusat-daerah tecermin dari keberhasilan pengendalian inflasi serta hal-hal lainnya, termasuk penanganan korban bencana alam yang akhir akhir ini terjadi. Kembali pada pertanyaan sejumlah kalangan di awal tulisan ini, sepertinya kita perlu optimistis, ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh positif di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2014.

Hal ini ditambah dengan realitas kedewasaan dan kematangan masyarakat Indonesia dalam berpolitik yang juga semakin tinggi

Hasil Pembangunan Ekonomi di periode SBY

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tingkat terendah dalam empat tahun terakhir, meski angkanya di atas perkiraan para ahli dan menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 adalah 5,78 persen -- demikian pernyataan resmi Badan Pusat Statistik BPS – menunjukkan untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi mencatat angka kurang dari enam persen sejak 2009.

Tapi angka tahun lalu, yang turun dari 6,23 persen pada 2012 itu, masih mengalahkan ramalan sebelumnya yang menyebut pertumbuhan Indonesia 5,7 persen.

Para ekonom mengaku terkejut dengan angka pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan yang diikuti dengan sejumlah data positif, termasuk lonjakan surplus perdagangan dan mulai stabilnya nilai inflasi.

”Angka yang lebih baik dari perkiraan ini sebagian besar akibat melonjaknya ekspor dalam tiga bulan terakhir,” kata analis David Sumual dari Bank Central Asia, merujuk secara khusus kepada pengiriman mineral yang dilakukan perusahaan tambang sebelum pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah yang mulai dijalankan bulan lalu.

Indonesia adalah salah satu negara yang paling keras terkena dampak ketika dana asing ditarik dari pasar negara berkembang pada musim panas lalu akibat kekhawatiran Federal Reserve Amerika menghentikan program stimulus besar-besaran.

Skema pembelian dana obligasi The Fed, yang diluncurkan akhir 2012 diperkirakan telah memicu rally di pasar negara berkembang, karena para investor mengejar pengembalian yang lebih baik dari keuntungan mereka.

Namun seiring menguatnya ekonomi AS dan spekulasi yang muncul akibat program ini mereda, para investor melepas saham dan mata uang negara berkembang, menyebabkan gelombang kekagetan di negara seperti Indonesia, selain juga India, Turki dan Brasil. Bank Indonesia memprediksi perekonomian Indonesia akan stabil sepanjang 2014. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini, menurut BI, tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2013 yang mencapai 5,72 persen. "Tahun 2014 diperkirakan pertumbuhan ekonomi di angka 5,8 hingga 6,2 persen," kata Dody Zulverdi, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, di Gedung Bank Indonesia, Selasa, 18 Februari 2014.

Dody mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2014 masih akan ditopang oleh kawasan Jawa. Jawa diperhitungkan akan tumbuh sebesar 6 hingga 6,4 persen. Selanjutnya kawasan Sumatera diprediksi tumbuh 5,5 sampai 6 persen.

Perekonomian di Jawa, menurut Dody, tahun ini akan mendapatkan dorongan yang kuat dari Provinsi Jawa Timur. "Pertumbuhan Jawa terbantu dengan pembangunansmelter di Jawa Timur," katanya.

Kawasan Indonesia Timur masih merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan paling rendah. "Pertumbuhan ekonomi kawasan ini diprediksi 4,5-5 persen," kata Dody. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur tertahan lantaran melambatnya sektor tambang akibat penerapan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara serta bea keluar ekspor tambang.